BIDANG IV
Press Release Diskusi Online
Juli 30, 2018
0

24674

PRESS RELEASE

Diskusi Online

Esensi Ukom untuk Mencapai Profesi Kesehatan Masyarakat

Narasumber: Andi Ikram Rifqi, S.KM

 

Menurut UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pasal 11 ayat 1 dan 7 menyatakan bahwa Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM) termasuk ke dalam golongan tenaga kesehatan yang mewajibkan setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik untuk memiliki STR. Untuk meperoleh STR, tenaga kesehatan harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi (UU No. 36 tahun 2014 pasal 44 ayat 3) yang dapat diperoleh dengan mengikuti uji kompetensi (UU 36/2014, pasal 21 ayat 5 dan 6) terlebih dahulu dan dinyatakan lulus. Dalam UU No. 36 tahun 2014 pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa uji kompetensi dilaksanakan bagi mahasiswa pada akhir masa pendidikan profesi dan vokasi.

Uji kompetensi kesehatan masyarakat sendiri tidak berjalan sesuai amanat UU Tenaga Kesehatan No. 36 tahun 2014 dan Permenristekdikti No. 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan yang menyatakan bahwa uji kompetensi dilaksanakan oleh mahasiswa setelah pendidikan vokasi atau profesi. Sampai hari ini, pendikan kesehatan masyarakat ketika mengacu pada KKNI, jenjang pendidikannya berada pada level 6 yaitu pendidikan akademisi. Belum ada pendidikan profesi yang mendapat legalisasi dari pemerintah. Sehingga, penyelenggaraan Uji Kompetensi Kesehatan Masyarakat masih dipermasalahkan bagi sebagian orang khususnya para aktivis kesehatan masyarakat di Indonesia.

Namun, terdapat persepsi yang berbeda dari pihak penyelenggara, yaitu Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) terhadap Uji Kompetensi Kesehatan Mayarakat. Uji Kompetensi Kesehatan Mayarakat sampai hari ini dilaksanakan S.KM guna memenuhi persyaratan menjadi calon tenaga kesehatan di Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, baik itu CPNS maupun PTT (Nusantara Sehat). Seperti dalam UU Tenaga Kesehatan, dinyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memiliki STR yang untuk mendapatkannya harus memiliki sertifikat kompetensi terlebih dahulu melalui Uji Kompetensi. Oleh karena itu, S.KM wajib mengikuti Uji Kompetensi untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Yang menjadi ganjalan adalah, Uji Kompetensi tetap dilaksanakan oleh pihak penyelenggara walaupun sampai saat ini pendidikan profesi kesehatan masyarakat dan  belum legal. Beberapa institusi di Indonesia sudah ada yang melakukan percobaan konsep pendidikan profesi yang diusung oleh salah satu organisasi profesi dan akan terus berproses sampai seluruh institusi kesehatan masyarakat di Indonesia sepakat untuk menerapkan pendidikan profesi tersebut. Walaupun seharusnya Uji Kompetensi dilakukan setelah mengakhiri pendidikan profesi, pihak penyelenggara Uji Kompetensi Kesehatan Masyarakat tetap melaksanakannya dikarenakan SK.M akan terancam menjadi tenaga kesehatan apabila tidak memiliki STR. Sehingga, mau tidak mau  STR tetap bisa berjalan walaupun pendidikan profesi masih dalam tahap penyusunan.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Kesehatan Masyrakat yang belum mendapat legalisasi dari pemerintah mengakibatkan biaya untuk mengikuti Uji Kompetensi tergolong inggi dibandingkan dengan Uji Kompetensi pendidikan profesi lain yang legalitasnya sudah tidak diragukan lagi. Apabila Dikti sudah melegalkan, maka kedepannya Uji Kompetensi Kesehatan Masyrakat akan mendapatkan subsidi dari dikti untuk pelaksanaannya. Sehingga, biaya pembayarannya akan menjadi lebih murah bahkan bisa menjadi bebas biaya karena sudah termasuk ke dalam pembayaran UKT.

Oleh karena pelaksanaan Uji Kompetensi Kesehatan Masyrakat ini tidak pernah di wajibkan untuk diikuti, maka teman-teman memiliki kehendak bebas untuk mengikutinya atau tidak. Pelaksanaan Uji Kompetensi Kesehatan Masyrakat bebas untuk diikuti oleh para calon S.KM. Namun, kita sebagai calon S.KM dan tenaga kesehatan perlu turut serta mengawal kejelasan pelaksanaan Uji Kompetensi Kesehatan Masyrakat dan legalitas pendidikan profesi kesehatan masyarakat itu sendiri agar ada transparansi dan esensi dari pelaksanaan Uji Kompetensi Kesehatan Masyrakat bagi kita seluruh civitas Kesehatan Masyarakat Indonesia.